KPU RI Diminta Evaluasi Kinerja KPU Daerah: Kasus Mesuji Jadi Contoh Sorotan Publik Terhadap Efisiensi Anggaran
KORAN Mesuji, Lampung – Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang digelar oleh KPU Kabupaten Mesuji di Kecamatan Rawa Jitu Utara menjadi sorotan publik. Meskipun acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, perhatian justru tertuju pada ketidakhadiran sejumlah komisioner KPU. (Rabu, 05 Nov 2025.)
Dalam kegiatan yang terpampang dengan tajuk “Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Mesuji,” hanya tampak dua komisioner KPU yang hadir. Ketua SAMINGAN, M.Pd. dan NUTI MISTIANI, Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai keberadaan komisioner lainnya.
“Ke mana ketiga komisioner KPU lainnya? SURURI ABDILLAH, S.E., AGUS SUNANTO, M.Pd. juga SELVI YULIYANTI, M.H. Bukankah mereka memiliki tupoksi dan penghasilan yang sama?” tanya seorang warga Kecamatan Rawa Jitu Utara yang enggan disebutkan namanya.
Pertanyaan ini mencerminkan persepsi publik yang mempertanyakan kedisiplinan, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu.
Isu ini menjadi semakin penting mengingat pemerintah tengah gencar melakukan efisiensi anggaran. Masyarakat menyoroti bahwa lembaga KPU, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, dibiayai oleh APBN. Oleh karena itu, KPU diharapkan tidak hanya menguras anggaran, tetapi juga menunjukkan kedisiplinan dan kerja nyata di tengah-tengah masyarakat.
“Kalau begitu persepsinya, kenapa tidak dibubarkan saja? Dibentuk tahunan ketika menjelang tahapan, bukannya itu lebih bijak dengan efisiensi anggaran?” ujar seorang tokoh masyarakat yang juga enggan disebutkan namanya.
Menanggapi isu ini, KPU RI perlu memberikan perhatian khusus terhadap kedisiplinan dan kinerja seluruh jajaran KPU di daerah. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, KPU juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.
Pemerintah memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dan anggaran negara harus digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dianggap sia-sia dan tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat perlu dievaluasi kembali.
Sampai berita ini diturunkan tim redaksi belum mendapatkan konfirmasi balasan dari ketiga komisioner yang absen dalam acara tersebut.
