Menteri Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Perjelas Anggaran Pemilu 2024

Koranmesuji.com Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menjamin bahwa pemerintah akan memenuhi seluruh anggaran pemilu 2024

Di antaranya, pemerintah meminta KPU mengkaji anggaran untuk kebutuhan pembangunan kantor/gudang serta kenaikan honor untuk badan ad hoc .

Sedangkan, pemerintah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghitung ulang anggaran kebutuhan berdasarkan skala prioritas.

Pemerintah menjamin bahwa biaya akan disediakan. Tetapi untuk yang sifatnya tidak pokok, misalnya pembangunan kantor, kenaikan jumlah TPS dan sebagainya, nanti kita diskusikan.

Apakah perlu membangun kantor dalam situasi sekarang? , misalnya (naik) 30 persen saja dan seterusnya,” ujar Mahfud Md usai menggelar pertemuan dengan KPU dan Kemenkeu di kantornya, Kamis, 4 Agustus 2022.

Adapun total anggaran yang dibutuhkan KPU untuk tahapan pemilu dan persiapan pada 2022 sebesar Rp8,06 triliun.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU 2022 yang telah teralokasi sebesar Rp2,45 triliun. Masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp5,6 triliun. Pada 26 Juli, melalui surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Nomor 5-336/AG/AG 5/2022, pemerintah baru menyetujui anggaran KPU sebesar Rp1,24 triliun.

Dengan demikian, total anggaran yang diterima baru 45,87 persen dari kebutuhan yang diusulkan sebesar Rp 8,06 triliun atau masih ada kekurangan anggaran sekitar Rp4,3 triliun.

Anggaran dukungan sarana dan prasarana, operasional perkantoran, paling minim terpenuhi yakni baru 17,21 persen. Salah satu kebutuhan dukungan sarana prasarana paling besar adalah untuk perbaikan kantor dan gudang.

Sementara dukungan untuk gaji, yang sudah cair sebesar 79,61 persen. KPU sebelumnya mengajukan kenaikan honorarium bagi badan ad hoc hingga tiga kali lipat dibandingkan 2019. Pada Pemilu 2019, honorarium badan ad hoc dianggap tidak ditetapkan dengan beban kerja mereka.

Menurut Mahfud, usai penyelenggara pemilu dan pemerintah duduk bersama hari ini, KPU melakukan penyesuaian anggaran kembali.

KPU mengatakan akan segera melakukan langkah-langkah penyesuaian, sehingga nanti bisa dikunjungi.

Tapi sampai saat ini belum ada pekerjaan KPU yang terhenti karena tidak ada uang, semua karena anggaran rutinnya kan ada,” ujar Mahfud.

“Pokoknya pesta demokrasi ini tidak akan terganggu atau terhenti hanya karena biaya tidak ada. Pemerintah menjamin biaya yang akan disediakan”.

Anggota Komisi II DPR Anwar Hafid menyebut, masalah anggaran semestinya tidak diperdebatkan lagi, sebab sudah diketok di DPR setelah melalui pembahasan dengan KPU dan Pemerintah. Semua tahapan pemilu sudah berjalan hingga tahap pendaftaran dan pengungkit.

“Kalau ada hal-hal yang memang menjadi kebutuhan KPU, pemerintah tidak boleh pangkas-pangkas,” ujar Anwar saat dihubungi Tempo , pada Kamis, 4 Agustus 2022.

Jika ingin tahu anggaran untuk kantor atau gudang karena dianggap tidak mendesak misalnya, ujar dia, pemerintah juga harus membantu mencarikan solusinya.

“Pemerintah harus menyiapkan kantor atau gudang dari fasilitas pemerintah daerah misalnya, karena beberapa kantor KPU di Indonesia memang fasilitasnya sangat minim. Itu harus jelas,” katanya